Data pemerintah melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 56,9% masyarakat mengalami masalah gigi, namun hanya 8,1% yang mengakses layanan dokter gigi. Selisih yang menganga ini bukan sekadar angka, hal itu adalah indikasi sistemik: jutaan orang sakit, tetapi memilih diam dari sistem formal.
Namun, “diam” itu ternyata semu. “Mereka bukan tidak bersuara. Suaranya ada di media sosial,” ungkap Prof. drg. Rosa Amalia, M.Kes.,Ph.D
Investigasi berbasis analisis data digital yang dilakukan oleh Prof. Rosa dan tim membuka lapisan realitas yang selama ini luput dari radar kebijakan publik.
Jejak yang Sengaja Tak Dilihat?
Selama bertahun-tahun, negara mengandalkan survei konvensional seperti (Riset Kesehatan Dasar) RISKESDAS untuk membaca kondisi kesehatan masyarakat. Namun metode ini memiliki satu kelemahan mendasar, riset tersebut hanya menangkap mereka yang tercatat, bukan mereka yang terpinggirkan.
Media sosial, sebaliknya, menangkap apa yang tidak pernah masuk kuesioner: kecemasan, kebingungan, bahkan keputusasaan.
Dalam analisis terhadap ratusan unggahan di Quora dan Threads (2023–2025), ditemukan pola yang konsisten: masyarakat aktif mencari solusi, tetapi tidak melalui jalur resmi.
“Mereka mencari tahu, tapi bukan ke dokter. Mereka ke media sosial, ke Google,” kata Prof. Rosa. Mengapa?
Hambatan yang Disembunyikan: Biaya, Akses, dan Ketidakpercayaan
Tidak datangnya pasien ke klinik bukan semata karena ketidaktahuan. Ada faktor struktural yang lebih dalam: Biaya layanan kesehatan gigi yang masih dianggap mahal. Distribusi dokter gigi yang belum merata. Relasi komunikasi yang kerap terasa kaku dan tidak empatik.
Namun yang paling jarang dibahas adalah krisis kepercayaan.
Media sosial menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki sistem formal: anonimitas, kecepatan, dan rasa “didengar”.
Ironisnya, ruang ini justru diisi oleh suara yang belum tentu kompeten.
“Yang menjawab belum tentu dokter. Kadang hanya berdasarkan pengalaman pribadi,” ujar Prof. Rosa.
Di sinilah paradoks muncul: masyarakat meninggalkan sistem yang kredibel, lalu bergantung pada sistem yang tidak terverifikasi.
Misleading Informasi yang Tumbuh di Kekosongan
Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga arena kontestasi informasi, termasuk informasi yang salah.
Dalam data yang dianalisis, ditemukan: Saran pengobatan tanpa dasar medis. Promosi produk berkedok solusi kesehatan. Narasi pengalaman pribadi yang dianggap sebagai “kebenaran umum”.
Beberapa bahkan berujung pada praktik berbahaya: pengobatan mandiri tanpa diagnosis, hingga penundaan penanganan medis.
“Potensi misinformasi ini cukup besar. Jawabannya beragam, ada yang benar, ada yang tidak,” kata Prof. Rosa.
Ketika negara tidak hadir, ruang kosong itu diisi oleh algoritma dan algoritma tidak pernah peduli pada akurasi, hanya pada keterlibatan.
"Silent Epidemics”: Penyakit yang Tak Pernah Masuk Laporan
Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah munculnya apa yang disebut sebagai “silent epidemics” masalah kesehatan yang tidak tercatat dalam sistem resmi, tetapi ramai diperbincangkan publik. Kasus seperti: Bruxism (kerot akibat stres). Kecemasan ibu hamil terkait obat. Perawatan pasca pencabutan gigi. Trauma ringan yang memicu nyeri
Semuanya jarang muncul dalam laporan nasional, namun hidup dan berkembang di ruang digital.
“Narasi digital mengungkap realitas yang tidak terlihat di statistik,” demikian temuan dalam penelitian tersebut.
Ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah kebijakan kesehatan selama ini dibangun di atas data yang tidak lengkap?
Kelompok Rentan: Hadir dalam Data, Absen dalam Kebijakan
Diskusi di media sosial menunjukkan perhatian tinggi terhadap kelompok rentan ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Namun, perhatian ini tidak berbanding lurus dengan ketersediaan informasi yang valid.
“Kalau mereka tidak menemukan jawaban, mereka akan beralih ke asumsi atau mitos,” jelas Prof. Rosa.
Lebih jauh lagi, lansia bahkan tidak menjadi subjek aktif dalam diskusi digital. Mereka “diwakili” oleh keluarga—sebuah indikasi ketimpangan akses informasi yang lebih luas.
Analisis Kritis: Ketika Sistem Kesehatan Kehilangan Relevansi
Temuan ini bukan sekadar fenomena komunikasi, tetapi sinyal bahwa sistem kesehatan sedang kehilangan relevansi di mata masyarakat.
Ada tiga kegagalan utama yang teridentifikasi:
- Kegagalan menjangkau, sistem tidak hadir di ruang yang digunakan masyarakat.
- Kegagalan memahami, kebijakan berbasis data makro mengabaikan pengalaman mikro.
- Kegagalan merespons cepat, sistem formal kalah cepat dibanding arus informasi digital.
kondisi ini, masyarakat membangun “ekosistem kesehatan alternatif” yang tidak terregulasi.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan investigatif yang tak terhindarkan:
apakah ini kegagalan individu, atau kegagalan sistem?
Menyalahkan masyarakat karena “percaya internet” adalah penyederhanaan yang berbahaya. Sebaliknya, fenomena ini menunjukkan bahwa sistem belum cukup adaptif terhadap perubahan perilaku.
“Media sosial bisa menjadi sistem peringatan dini,” tegas Prof. Rosa.
Namun hingga kini, belum ada integrasi serius antara data digital dan kebijakan kesehatan nasional.
Penutup: Krisis yang Terlihat, Tapi Tidak Diakui
Investigasi ini mengarah pada satu kesimpulan yang tidak nyaman:
krisis kesehatan gigi di Indonesia bukan tidak terlihat, hanya tidak diakui sepenuhnya.
Media sosial telah membuka apa yang selama ini tersembunyi: rasa sakit yang tidak diobati, kecemasan yang tidak dijawab, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah data itu valid, melainkan apakah negara bersedia mendengarkan suara yang datang dari luar sistemnya sendiri?
Jika tidak, maka “epidemi diam-diam” ini akan terus tumbuh, bukan di klinik gigi & mulut, tetapi di timeline media sosial yang berkubang informasi kesehatan gigi & mulut tanpa arah di jagat maya.
(Reporter: Andri Wicaksono, S.Sos., M.I.Kom, Fotografi: Fajar Budi Harsakti, SE)
