Perubahan global yang kian cepat, mulai dari disrupsi teknologi, pengetatan regulasi pendidikan kesehatan, hingga ketimpangan layanan kesehatan gigi di daerah, memaksa perguruan tinggi kedokteran gigi untuk meninjau ulang cara bertahan dan bertumbuh. Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (FKG UGM), refleksi itu mengemuka dalam Workshop Capacity Building dosen bertema Di Tengah Disrupsi, FKG UGM Mencari Jalan Baru Pendidikan Kedokteran Gigi yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bersama bagi pimpinan, dosen, dan narasumber lintas disiplin untuk mendiskusikan kepemimpinan akademik, tata kelola, serta strategi adaptasi pendidikan kedokteran gigi di tengah perubahan yang tak lagi bisa dihindari.
DARI PENJAMINAN MUTU KE KEBERLANJUTAN
Dalam sambutan pembukaannya, Dekan FKG UGM Prof. Drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D. menegaskan bahwa penjaminan mutu semata tidak lagi cukup. “Mutu tidak otomatis menjamin keberlanjutan jika institusi tidak mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal,” ujarnya.
Ia mengingatkan, banyak institusi besar tumbang bukan karena kualitasnya rendah, melainkan karena gagal membaca zaman. Analogi Kodak dan Fuji Film yang tertinggal oleh teknologi digital menjadi pengingat bahwa reputasi dan standar tinggi tidak kebal terhadap disrupsi. Dalam konteks pendidikan kedokteran gigi, tantangan itu hadir dalam bentuk teknologi informasi, regulasi baru, dan tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang merata.
KETIMPANGAN LAYANAN SEBAGAI TITIK BERANGKAT
Sorotan tajam disampaikan pada ketimpangan layanan kesehatan gigi di daerah. Prof. Suryono mencontohkan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang memiliki 11 puskesmas dan satu rumah sakit, tetapi hanya satu dokter gigi. Kondisi ini, menurut dia, tak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional.
FKG UGM mulai melirik pendekatan sociopreneur kolaborasi antara pendidikan, pemerintah daerah, pemuda, dan sektor filantropi untuk memastikan keberlanjutan layanan tanpa mengorbankan pendidikan. “Bukan sekadar pengabdian masyarakat sesaat, tetapi simbiosis yang saling menguatkan,” kata Suryono, seraya menyebut kemungkinan pengiriman residen, lulusan baru, atau skema pendidikan jarak jauh bagi tenaga kesehatan daerah.
PENDIDIKAN JARAK JAUH DAN TANTANGAN REGULASI
Gagasan pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk jenjang pascasarjana juga mengemuka. Kerja sama dengan Universitas Terbuka tengah dirintis agar tenaga kesehatan di daerah tetap bisa meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan layanan. Menurut Suryono, fleksibilitas PJJ dapat menjadi jawaban atas keterbatasan rasio SDM kesehatan di daerah.
Namun, ia tak menutup mata pada tantangan regulasi. Penilaian kinerja dosen yang masih menitikberatkan pada publikasi internasional berbiaya tinggi dinilai perlu dievaluasi. “Kita riset dibiayai negara, kita menulis, tapi untuk publikasi dan membaca kembali harus membayar ke pihak ketiga,” ujarnya, menyiratkan kegelisahan atas ekosistem akademik global yang belum sepenuhnya adil bagi perguruan tinggi di negara berkembang.
KEPEMIMPINAN AKADEMIK DAN NILAI INTI
sebagai narasumber utama, wawan mas’udi, dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ugm, memaparkan refleksi kepemimpinan akademik berbasis pengalaman. menurut dia, institusi pendidikan tinggi membutuhkan nilai inti (core value) yang konsisten lintas kepemimpinan.
di fisipol ugm, nilai committed to science for a better society dijadikan jangkar. riset dan pendidikan diarahkan agar memiliki dampak sosial nyata, terutama pada isu keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, dan inklusi sosial. “ilmu pengetahuan tidak berhenti pada publikasi, tetapi harus hadir untuk menjawab problem masyarakat,” ujar Wawan.
TATA KELOLA DI ORGANISASI YANG TERFRAGMENTASI
Wawan juga menyoroti kompleksitas tata kelola fakultas yang bersifat polisentrik—memiliki banyak pusat kepentingan. Dalam kondisi demikian, kepemimpinan akademik dituntut membangun konsensus, bukan sekadar memberi perintah.
“Institusi akademik tidak bisa diseragamkan. Yang bisa dilakukan adalah menata koridor, membangun dialog, dan menjaga keseimbangan antara order and dialog,” katanya. Pengalaman ini dinilai relevan bagi FKG UGM yang mengelola pendidikan profesi, riset, dan layanan klinis sekaligus
JEJARING SEBAGAI SUMBER DAYA TAK TERBATAS
Keterbatasan sumber daya internal kampus, menurut Wawan, harus diimbangi dengan jejaring di luar universitas. Pemerintah daerah, lembaga filantropi, hingga sektor swasta dapat menjadi mitra strategis. Dalam konteks kedokteran gigi, ia menilai penyusunan roadmap layanan kesehatan gigi daerah sebagai pintu masuk kolaborasi yang konkret dan berdampak.
“Resource di dalam kampus terbatas, tetapi di luar kampus hampir tak terbatas. Kuncinya adalah kepercayaan dan relevansi,” ujarnya.
Workshop ini menegaskan satu hal: pendidikan kedokteran gigi tidak bisa berjalan dengan pola lama. Tantangan kesehatan masyarakat, ketimpangan layanan, dan tekanan global menuntut inovasi yang melampaui kelas dan laboratorium. Di FKG UGM, pencarian arah baru itu kini mengerucut pada satu kata kunci—keberlanjutan—yang berpijak pada adaptasi, kolaborasi, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bersama bagi pimpinan, dosen, dan narasumber lintas disiplin untuk mendiskusikan kepemimpinan akademik, tata kelola, serta strategi adaptasi pendidikan kedokteran gigi di tengah perubahan yang tak lagi bisa dihindari.
DARI PENJAMINAN MUTU KE KEBERLANJUTAN
Dalam sambutan pembukaannya, Dekan FKG UGM Prof. Drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D. menegaskan bahwa penjaminan mutu semata tidak lagi cukup. “Mutu tidak otomatis menjamin keberlanjutan jika institusi tidak mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal,” ujarnya.
Ia mengingatkan, banyak institusi besar tumbang bukan karena kualitasnya rendah, melainkan karena gagal membaca zaman. Analogi Kodak dan Fuji Film—yang tertinggal oleh teknologi digital—menjadi pengingat bahwa reputasi dan standar tinggi tidak kebal terhadap disrupsi. Dalam konteks pendidikan kedokteran gigi, tantangan itu hadir dalam bentuk teknologi informasi, regulasi baru, dan tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang merata.
KETIMPANGAN LAYANAN SEBAGAI TITIK BERANGKAT
Sorotan tajam disampaikan pada ketimpangan layanan kesehatan gigi di daerah. Prof. Suryono mencontohkan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang memiliki 11 puskesmas dan satu rumah sakit, tetapi hanya satu dokter gigi. Kondisi ini, menurut dia, tak bisa diselesaikan dengan pendekatan konvensional.
FKG UGM mulai melirik pendekatan sociopreneur—kolaborasi antara pendidikan, pemerintah daerah, pemuda, dan sektor filantropi—untuk memastikan keberlanjutan layanan tanpa mengorbankan pendidikan. “Bukan sekadar pengabdian masyarakat sesaat, tetapi simbiosis yang saling menguatkan,” kata Suryono, seraya menyebut kemungkinan pengiriman residen, lulusan baru, atau skema pendidikan jarak jauh bagi tenaga kesehatan daerah.
PENDIDIKAN JARAK JAUH DAN TANTANGAN REGULASI
Gagasan pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk jenjang pascasarjana juga mengemuka. Kerja sama dengan Universitas Terbuka tengah dirintis agar tenaga kesehatan di daerah tetap bisa meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan layanan. Menurut Suryono, fleksibilitas PJJ dapat menjadi jawaban atas keterbatasan rasio SDM kesehatan di daerah.
Namun, ia tak menutup mata pada tantangan regulasi. Penilaian kinerja dosen yang masih menitikberatkan pada publikasi internasional berbiaya tinggi dinilai perlu dievaluasi. “Kita riset dibiayai negara, kita menulis, tapi untuk publikasi dan membaca kembali harus membayar ke pihak ketiga,” ujarnya, menyiratkan kegelisahan atas ekosistem akademik global yang belum sepenuhnya adil bagi perguruan tinggi di negara berkembang .
KEPEMIMPINAN AKADEMIK DAN NILAI INTI
Sebagai narasumber utama, Wawan Mas’udi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, memaparkan refleksi kepemimpinan akademik berbasis pengalaman. Menurut dia, institusi pendidikan tinggi membutuhkan nilai inti (core value) yang konsisten lintas kepemimpinan.
Di Fisipol UGM, nilai committed to science for a better society dijadikan jangkar. Riset dan pendidikan diarahkan agar memiliki dampak sosial nyata, terutama pada isu keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, dan inklusi sosial. “Ilmu pengetahuan tidak berhenti pada publikasi, tetapi harus hadir untuk menjawab problem masyarakat,” ujar Wawan.
TATA KELOLA DI ORGANISASI YANG TERFRAGMENTASI
Wawan juga menyoroti kompleksitas tata kelola fakultas yang bersifat polisentrik—memiliki banyak pusat kepentingan. Dalam kondisi demikian, kepemimpinan akademik dituntut membangun konsensus, bukan sekadar memberi perintah.
“Institusi akademik tidak bisa diseragamkan. Yang bisa dilakukan adalah menata koridor, membangun dialog, dan menjaga keseimbangan antara order and dialog,” katanya. Pengalaman ini dinilai relevan bagi FKG UGM yang mengelola pendidikan profesi, riset, dan layanan klinis sekaligus
JEJARING SEBAGAI SUMBER DAYA TAK TERBATAS
Keterbatasan sumber daya internal kampus, menurut Wawan, harus diimbangi dengan jejaring di luar universitas. Pemerintah daerah, lembaga filantropi, hingga sektor swasta dapat menjadi mitra strategis. Dalam konteks kedokteran gigi, ia menilai penyusunan roadmap layanan kesehatan gigi daerah sebagai pintu masuk kolaborasi yang konkret dan berdampak.
“Resource di dalam kampus terbatas, tetapi di luar kampus hampir tak terbatas. Kuncinya adalah kepercayaan dan relevansi,” ujarnya.
MENCARI ARAH BARU
Workshop ini menegaskan satu hal: pendidikan kedokteran gigi tidak bisa berjalan dengan pola lama. Tantangan kesehatan masyarakat, ketimpangan layanan, dan tekanan global menuntut inovasi yang melampaui kelas dan laboratorium. Di FKG UGM, pencarian arah baru itu kini mengerucut pada satu kata kunci keberlanjutan yang berpijak pada adaptasi, kolaborasi, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
Reporter: Andri Wicaksono, Photographer: Fajar Budi Harsakti
