Akreditasi pendidikan dokter gigi spesialis tidak semata-mata menjadi proses administratif untuk mempertahankan predikat mutu. Lebih jauh, asesmen merupakan momentum untuk menguji sejauh mana pendidikan tinggi mampu menjawab persoalan nyata pelayanan kesehatan, termasuk mahligai distribusi dokter gigi spesialis di berbagai wilayah Indonesia.
Persoalan tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam pelaksanaan Asesmen Lapangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Program Studi Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (FKG UGM). Kegiatan berlangsung pada 5–7 Oktober 2026, dengan rangkaian asesmen yang mencakup paparan, diskusi dan klarifikasi, wawancara pemangku kepentingan, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga peninjauan wahana praktik dan fasilitas pendidikan.
Proses asesmen dirancang bukan sekadar untuk memeriksa kelengkapan administratif dokumen. Tim asesor akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta pengalaman mahasiswa di wahana praktik.
Kegiatan diawali dengan pertemuan antara tim asesor, pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), pengelola program studi, tim akreditasi, dan wahana praktik. Setelah pembukaan, proses dilanjutkan dengan paparan dan klarifikasi mendalam. Empat asesor diantaranya: . Dr. drg. Mochammad Taha Ma’ruf, M.Erg., CMC; Prof. Dr. Chiquita Prahasanti, drg., Sp.Perio (K); drg. Yulianti Kemal, Sp.Perio Subsp RPID (K); serta Dr. drg. Erliera, Sp.Ort., Subsp.DDTK(K) sebagai asesor magang.
Mutu pendidikan harus bermuara pada kebutuhan masyarakat
Dekan FKG UGM Prof. Dr. Suryono, S.H., M.M., Ph.D., menempatkan agenda asesmen dalam perspektif yang lebih luas: bagaimana pendidikan tinggi menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi sosial.
“Bolehlah kita memegang idealisme, tetapi harus tetap humanis. Kampus yang unggul bukan lagi soal melambung tinggi tanpa arah, melainkan bagaimana kita mampu memberikan kontribusi nyata yang berdampak dan berkelanjutan bagi bangsa, terkhusus dalam pemenuhan SDM dokter gigi spesialis perio yang sangat dibutuhkan negeri ini.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa isu akreditasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sistem kesehatan nasional. Keunggulan institusi pendidikan pada akhirnya perlu diukur dari kemampuan mentransformasikan kapasitas akademik menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Terlebih, kebutuhan dokter gigi spesialis tidak tersebar secara merata. Pusat-pusat pendidikan dan layanan kesehatan cenderung memiliki konsentrasi sumber daya manusia yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah di luar pusat pertumbuhan.
Karena itu, asesmen terhadap Program Studi Spesialis Periodonsia FKG UGM menjadi relevan untuk melihat apakah model pendidikan yang dikembangkan telah memiliki mekanisme yang mampu menjawab kesenjangan tersebut.
Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) UGM, Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, M.A., juga mengapresiasi konsistensi FKG UGM dalam menjaga kualitas pendidikan. Dalam dokumen sumber disebutkan bahwa dari 306 program studi di UGM, seluruh 13 program studi di FKG UGM telah terakreditasi Unggul.
Namun, capaian tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru. Predikat unggul bukan titik akhir, melainkan standar yang harus terus dipertahankan ketika kebutuhan masyarakat, regulasi, teknologi, dan karakteristik pelayanan kesehatan berubah.
Dokumen asesmen bahkan menempatkan penjaminan mutu sebagai instrumen untuk mengidentifikasi potensi sekaligus kekurangan program studi agar perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan.
Afirmasi 50 persen untuk menjawab ketimpangan distribusi
Salah satu isu paling strategis yang muncul dalam asesmen adalah distribusi dokter gigi spesialis periodonsia. Ketua Program Studi Spesialis Periodonsia FKG UGM, Dr. drg. Rezmelia Sari, M.Sc., Sp.Perio., SubSp.R.P.I.D.(K), menjelaskan bahwa program studi memiliki visi keilmuan yang diarahkan pada kesehatan periodontal regeneratif serta penanganan penuaan berbasis teknologi digital.
Visi tersebut ditopang oleh kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) serta dukungan fasilitas di Dental Learning Center (DLC) dan RSGM Prof. Soedomo.
Tetapi persoalan yang lebih mendasar bukan hanya bagaimana menghasilkan spesialis dengan kompetensi tinggi. Pertanyaan klasiknya, di mana para spesialis tersebut akan mengabdikan kompetensinya setelah menyelesaikan pendidikan?
Inilah yang membuat kebijakan afirmasi menjadi penting. “Kami mengalokasikan kuota hingga maksimal 50% untuk jalur afirmasi bagi calon mahasiswa dari wilayah Academic Health System (AHS) dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Harapannya, setelah menyelesaikan studi, para lulusan dapat kembali ke daerah asal untuk memperkuat layanan kesehatan gigi masyarakat setempat,” jelas drg. Rezmelia.
Kebijakan tersebut memiliki makna strategis. Pendidikan spesialis tidak hanya diposisikan sebagai jalur peningkatan kompetensi individu, tetapi juga sebagai instrumen intervensi terhadap ketimpangan sumber daya manusia kesehatan.
Dengan memberikan ruang afirmasi hingga 50 persen bagi calon mahasiswa dari wilayah AHS dan daerah 3T, program studi mencoba membangun hubungan antara asal mahasiswa, proses pendidikan, dan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.
Tantangannya kemudian adalah memastikan bahwa skema afirmasi tersebut benar-benar menghasilkan efek distribusi dokter gigi spesialis jangka panjang. Pendidikan di pusat tidak boleh berhenti pada mobilitas individu menuju pusat-pusat layanan, tetapi perlu menciptakan siklus baru, mahasiswa berasal dari daerah yang membutuhkan, mendapatkan pendidikan berkualitas, kemudian memiliki kapasitas dan komitmen untuk kembali membangun daerahnya.
(Reporter: Andri Wicaksono, Dita, Hazra, Foto: Fajar Budi Harsakti)